Kelompok KPA Aceh Timur Kecewa Terhadap Sikap Pemerintahan Aceh Proyek Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) Banyak Ditemukan Mangkrak.


Aceh Timur - Kelompok KPA Aceh Timur dibawah pimpinan Hamdani Alias Wakdan menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pemerintahan Aceh yang memilih diam terkait statement Huntara yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto pada kunjungan ke Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka meninjau langsung hunian sementara, memberikan bantuan sembako, dan mempererat silaturahmi dengan warga penyintas banjir pada Sabtu 21 Maret 2026. 

Sementara itu proyek pembangunan Hunian Sementara (Huntara) banyak ditemukan mangkrak dan ditinggalkan begitu saja oleh para pekerja.

Kondisi memprihatinkan ini ditemukan langsung oleh Ketua KPA Aceh Timur Wilayah Perlak Hamdani Alias Wak Dan, saat melakukan silaturahmi lebaran Idul Fitri 2026 ke pelosok Aceh Timur di Dusun Peulalu, Desa Blang Seunong, 

Berdasarkan temuan di lapangan, banyak unit Huntara yang progres fisiknya baru mencapai 30 hingga 50 persen.

Alasan di balik berhentinya pengerjaan ini diduga kuat karena ulah kontraktor atau vendor pelaksana yang tidak bertanggung jawab.

Ketua KPA Wilayah Perlak melontarkan kritik keras terhadap sikap diam para pejabat Aceh, termasuk anggota DPR RI, DPRA, dan DPD RI perwakilan Aceh, menyusul pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menyebut tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda.

Dirinya menilai, pernyataan Presiden tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hingga saat ini, masih terdapat masyarakat di sejumlah wilayah di Aceh yang bertahan di hunian darurat dan tenda akibat bencana. 

pernyataan itu justru memperlihatkan jurang lebar antara laporan resmi pemerintah dan kenyataan yang dihadapi warga terdampak. Ini bukan sekadar keliru. Ini adalah bentuk pembohongan publik yang disusun secara sistematis

Klaim demi klaim mulai dari kesiapan penanganan hingga pemulihan yang disebut hampir tuntas dinilai lebih menyerupai strategi komunikasi politik daripada refleksi fakta.

Lebih jauh, kunjungan Presiden ke Kabupaten Aceh Tamiang juga mengungkap dugaan bahwa warga yg saat ini masih tinggal di tenda pengungsian diminta untuk meninggalkan tenda pengungsian sementara, bahkan terjadi pembongkaran tenda, agar situasi tampak "bersih" dan seolah telah pulih.

Negara seharusnya hadir untuk melindungi korban, bukan mengatur panggung agar terlihat baik di depan kamera.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dukungan Dana Untuk Instansi Vertikal: Pilar Sinergi Pemerintah Pusat, Daerah dan Polri.

Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Menegaskan Komitmennya Dalam Mendukung Pembangunan Dan Rehabilitasi Instansi Vertikal.

Dua Tersangka Kasus TPPO Aceh di Limpahkan ke Jaksa, Haji Uma Apresiasi Polda Aceh.